Kamis, 14 Desember 2017 

Kepala Sub Bagian Hukum

Robinson Pardamean H. A.

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30-Agustus-1981

Riwayat Pendidikan:

  1. S1 – Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok / 2004
  2. S2 – Tilburg University, International Business Law, Netherlands / 2009
  3. Short Course: BPK Audit Course – Audit of Public Works, IHS Rotterdam / 2008
  4. Workshop: Audit Investigatif, Yogyakarta / 2007

 

Riwayat Pekerjaan:

Bapak Robinson Pardamean aktif sebagai Kepala Sub Bagian Hukum mulai 26 November 2014 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Karir Beliau di BPK RI dimulai sejak Tahun 2005 sebagai Auditor Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Selama menjadi Auditor Ahli (2005-2008), beliau telah melakukan berbagai pemeriksaan terkait dengan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara/Daerah, seperti Audit atas LKPD, Audit atas Hibah Bank Dunia, Audit atas Belanja, Audit atas Dana Bantuan Partai Politik, dan Monitoring Kerugian Negara/Daerah.

Pada Tahun 2008, Beliau melanjutkan pendidikan S2 di Tilburg University dengan mengambil jurusan International Business Law. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 pada Tahun 2009, Beliau kembali bekerja di BPK RI ditempatkan sebagai Peneliti Senior pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara/Daerah (Ditama Binbangkum) di Jakarta.

Selama menjadi Peneliti Senior, Beliau melakukan berbagai penelitian terkait dengan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah. Beliau juga turut terlibat dalam Tim BPK melawan Judicial Review dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, beberapa kasus diantaranya adalah sebagai berikut:

  • JR No. 48/PUU-XI/2013 yaitu Judicial Review atas Undang-Undang No.17 Tahun 2003,
  • JR No. 54/PUU-XII/2014 yaitu Judicial Review atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006,
  • JR No. 106/PUU-XII/2014 yaitu Judicial Review atas Undang-Undang No.15 Tahun 2006
  • SKLN Nomor 2/SKLN-X/2012 yaitu antara Presiden Republik Indonesia melawan BPK RI dan DPR RI.

Selain itu, Beliau juga terlibat dalam pembentukan beberapa MoU antara BPK RI dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta terlibat dalam penelitian untuk harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Keuangan Negara dan Pemeriksaan atas Keuangan Negara.